PANDAWA LIMA

PANDAWA LIMA

Sabtu, 12 Mei 2012

NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILU KEPALA DAERAH



 (Menyambut Pemilu Kepala Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012)

Oleh :
Erlan Suwarlan,S.IP

Sering kali kita mendengar bahwa musim Pemilu adalah musim dimana birokrasi terbelah, hal tersebut banyak terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah dari pemilu-pemilu yang telah dilalui sepanjang sejarahnya. Besarnya peran birokrasi menjadi ajang tarik-menarik kepentingan yang makin besar juga, maka sebagai hasilnya, birokrasi hampir tidak pernah netral dalam arti yang sebenarnya, dan bahkan gagal dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat karena birokrasi  semakin tidak profesional. Tentu saja keadaan itu adalah hal yang sangat tidak diharapkan.
Birokrasi relatif menjadi instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan yaitu mendapatkan, meningkatkan, memelihara dan memperluas kekuasaan aktor, elit atau faksi politik tertentu. Pemihakan birokrasi pada suatu partai politik/pasangan calon telah menimbulkan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik khususnya dari pegawai negeri itu sendiri juga pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien dan amoral. Rasionalitas dan merit sistem dalam birokrasi nampaknya belum atau tidak terjadi karena terjadi politisasi birokrasi yang berwujud pengisian jabatan-jabatan oleh  orang-orang yang “sumuhun dawuh” terhadap salah satu partai/pasangan calon. Politisasi birokrasi adalah gejala melibatkan birokrasi     (Pegawai Negeri Sipil) secara langsung dan terang-terangan untuk menjadi pendukung salah satu partai/pasangan calon guna memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik di eksekutif maupun legislatif.
Kenyataan politik pun menunjukkan bahwa sangat sulit bagi masyarakat luas yang dilayani dan tidak adil bagi partai politik/pasangan calon lainnya, bila birokrasi boleh dan harus berperan ganda sebagai pegawai pemerintah yang nota bene menjadi pelayan masyarakat, sekaligus bertindak sebagai aktor politik. Dampaknya birokrasi tersebut bisa bertindak diskriminatif dan menyalahgunakan fasilitas, dana dan program untuk kepentingan politiknya, mengalahkan kepentingan umum. Maka dalam konteks ini mengharuskan birokrat (pegawai negeri) untuk memilih menjadi aktor politik dengan catatan harus keluar dari status kepegawaiannya atau tetap menjadi birokrat dengan keharusan bertindak netral dari keterlibatan menjadi pengurus atau memiliki afiliasi dengan partai politik.
Netralitas birokrasi dalam politik  dapat diartikan sebagai kecenderungan birokrat (pegawai negeri sipil) untuk independen atau tidak memihak (non-partisan) dalam pertarungan mendapatkan jabatan kekuasaan politik. Dengan kata lain netralitas birokrasi adalah upaya sinergi saling mendukung yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam negara dan masyarakat yang menginginkan terbentuknya suatu keadaan politik yang lebih adil dan demokratis, dikaitkan dengan konteks posisi birokrasi. Persyaratan yang diajukan adalah birokrasi tidak partisan atau memihak kepentingan aktor politik jangka pendek dalam pertarungan mendapatkan, memelihara atau memperluas kekuasaan saat bertarung dalam pemilu/kada. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk keadilan pemilu/kada dan menghindari penyalahgunaan wewenang serta dana publik untuk kepentingan pribadi/kelompok. Hal itu juga bertujuan untuk kepastian karir birokrasi di kemudian hari yang diharapkan tidak tergantung oleh naik turunnya pejabat politik. Sikap tidak netral disebabkan oleh sosialisasi dan komitmen yang kurang dari sejumlah aparatur pemerintah daerah.
Birokrasi yang sehat dan ideal adalah birokrasi yang tidak partisan berpolitik saat Pemilu dan tidak diskriminatif dalam rangka memobilisasi dukungan publik untuk kemenangan partai atau aktor tertentu juga menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik, menjadi fasilitator dan pelayan publik yang profesional untuk semua golongan, sensitif terhadap keinginan publik yang membutuhkan efisiensi dan kualitas. Kalau perlu memiliki sensitivitas membangun enterpreneurship untuk masyarakatnya.
Pembenahan birokrasi ke arah yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tampaknya bukan hal yang bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh, tanpa perbaikan struktural sekaligus kultural yang komprehensif dan membangun kondisi yang mendukung. Dalam membangun kejiwaan dan moral birokrasi tidak cukup dengan memberikan sanksi yang tegas, tapi juga memberikan fasilitas yang memadai agar KKN tidak tumbuh subur. Pembuktian terbalik untuk kasus korupsi, pengumuman harta kekayaan sebelum dan sesudah menduduki jabatan.Selain membangun moral dan integritas birokrasi lewat penegakkan hukum, hal lainnya adalah menyangkut pengembangan kualitas SDM sebagai sumber rekrutmen yang tepat di bidang-bidang yang semakin kompleks.
Beberapa modus keberpihakan birokrasi terhadap salah satu partai/pasangan calon dapat terlihat antara lain: adanya penggunaan program pembangunan dan anggaran pemerintah sebagai sarana kampanye, membagi-bagi uang dan atau materi kepada pemilih dengan alasan amal/tanda simpati/ solidaritas, sumbangan yang melebihi ketentuan perundang-undangan, fasilitas kantor digunakan bagi keperluan salah satu calon, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah berpihak secara diam-diam atau tersirat atau bahkan terang-terangan kepada salah satu partai/pasangan calon.
Belajar dari pengalaman buruk beberapa modus tersebut dia atas, maka dalam membangun paradigma birokrasi ada kecenderungan beberapa aspek negatif yang bisa dikemukakan untuk dijadikan pelajaran tentang dampak keberpihakan PNS dalam politik, misalnya: pertama, terjadi keterpasungan PNS dalam kehidupan politik, khususnya yang menimpanya jika memilih calon yang kalah. Kedua, keberpihakan PNS membawa ketakutan terhadap sebagian pegawai, khususnya saat kampanye. Ketiga, mengakibatkan ancaman struktural misalnya tidak akan naik pangkat atau dipindahkan. Keempat, kecenderungan pelayanan birokrasi yang diskriminatif, baik dalam aspek administratif maupun pembangunan. Sudah bisa ditebak, jika suatu daerah tidak bisa memenangkan salah satu partai/pasangan calon jangan berharap mendapat prioritas untuk dibangun sarana dan prasarana fisiknya dengan lancar. Kelima, keberpihakan memperlemah profesionalime organisasi pemerintahan, karena orientasi pemimpin daerah cenderung berlomba-lomba guna kenaikan promosi jabatan minimal memegang jabatan yang sama.
Untuk mewujudkan netralitas PNS tersebut sekurang-kurangnya ada tiga prasyarat yaitu: Pertama,Stabilitas, yang menjamin agar setiap PNS tidak perlu khawatir akan masa depannya serta ketenangan dalam mengejar karier . Kedua, menjamin kesejahteraan PNS beserta keluarganya. Sehingga keinginan untuk melakukan korupsi, baik korupsi jabatan maupun korupsi harta, menjadi berkurang, kalau tidak mungkin dihapuskan sama sekali. Ketiga,Promosi dan mutasi yang sistematis dan transparan berdasarkan meryt system, sehingga setiap PNS dapat memperkirakan kariernya di masa depan serta bisa mengukur kemampuan pribadi.
Ketiga prasyarat tersebut akan menumbuhkan keyakinan dalam diri setiap PNS, apabila mereka menerima sesuatu jabatan harus siap pula untuk melepas jabatan yang didudukinya itu pada suatu waktu tertentu. Bahkan kehilangan jabatan tersebut adalah bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Apabila sistem penggajian sudah ditata rapih, setiap PNS tidak perlu mengejar jabatan hanya sekedar untuk mempertahankan kesejahteraan hidup bersama keluarganya. Selain itu, sistem kepegawaian yang memenuhi ketiga kreteria tersebut akan menjaga integritas dan kepribadian setiap PNS yang memang sangat diperlukan untuk mewujudkan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
Memang bukan perkara mudah untuk membangun netralitas birokrasi, masih perlu sosialisasi aturan berikut sanksinya yang dilakukan secara bertahap dan menyeluruh bagi semua kalangan, yang diharapkan bisa mengontrol perilaku birokrasi. Mengharapkan reformasi birokrasi tumbuh dari dalam institusi adalah mustahil, tanpa adanya tekanan dan tuntutan yang kuat dari kekuatan non-birokrasi (atau kekuatan sosial). Oleh karena itu, sangat diharapkan agar kekuatan sosial dalam masyarakat tetap mendorong perubahan atau perbaikan birokrasi lokal demi menjaga netralitasnya dalam setiap pemilu maupun pemilukada.

1 komentar: